Belakangan soal agama selalu diidentikan dengan kepentingan politik. Atau sebaliknya berpolitik untuk kepentingan agama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Said Aqil Suradj kepada majalahnurani.com menandaskan bahwa hal yang paling konyol itu ketika agama dijadikan alat untuk kepentingan politik.
“Ini pandangan konyol. Dan NU sendiri akan membangun demokrasi di Indonesia tanpa menghalalkan segala cara,” ujarnya Rabu (28/3/2018).
Adanya pandangan seperti dinilai Kyai Said justru terbalik. Yang benar, katanya, politik harus dijadikan alat kepentingan untuk agama.
“Kalau agama untuk kepentingan politik malah menghancurkan agama, mencoreng, merusak,” terang dia.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa berdemokrasi dan berpolitik merupakan alat belaka yang tujuannya untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurutnya solidaritas masyarakat Indonesia harganya sangatlah mahal. Karena itu, dia berharap agar Indonesia tidak seperti negara Irak, Suria, Yaman, atau Libia.
“Karena, di dalam negara-negara tersebut saat ini penuh dengan konflik sehingga tinggal nama saja,” sambungnya.
DUA KATEGORI
Pakar hukum Islam UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Dr JM Muslimin menguraikan soal hukum menggunakan agama untuk kepentingan politik atau sebaliknya menggunakan politik untuk kepentingan agama. Menurut dia ada dua kategori dalam hal ini.
“Yang pertama kategori low politic dan yang kedua high politic,” tutur alumni Ponpes Darussalam Modern Gontor ini, Kamis (29/3/2018).
Low politic adalah politik rendahan. High politik adalah politik yang tinggi. Dari keduanya ini, tegas Muslimin, agama jangan dipakai sesuatu yang bersifat low politik. Misalnya dalam berkampanye, paslon menjajikan sesuatu dengan menggunakan agama.
“Misalnya kita ingin menjatuhkan lawan dalam kontestasi pilkada. Salah satu caranya menyerang lawan politik yang berkaitan dengan agama. menyerang lawannya seperti tidak pernah sholat, atau cara shalat dan ibadahnya aneh,” kata Muslimin.
Kalau itu yang digunakan dalam konteks pragmatis, lanjut doktor lulusan Universitas Hamburg, Jerman tersebut, maka inilah yang dinamakan low politik dan tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau menggunakan agama sebagai sumber akhlak, etika, itu dibolehkan.
“Misalnya saya dalam berpolitik itu dipandu oleh agama. agama tidak boleh membolehkan memfitnah lawan, tidak membolehkan saya untuk berbuat curang, agama tidak membolehkan saya janji-janji yang mana itu janji tipuan dalam kampanye. Ini bagus. Ini high politic,” tegasnya.
HARUS KRITIS
Lalu bagaimana dengan berpolitik untuk kepentingan agama? Muslimin menjawab, ini harus diklasifikasi. Maksud untuk kepentingan agama itu apa? Kepentingan agama jangan-jangan hanya menjadi kepentingan kelompok yang dibungkus dengan agama.
“Ini sama dengan low politic,” kata dia.
Kalaupun kepentingan agama itu untuk menjaga kemanusiaan, menjaga martabat manusia, menjaga keluhuraan sifat manusia seutuhnya sehingga hilanglah orang-orang yang rakus, ini baik. Termasuk amar maruf nahi mungkar yang bisa diterima manusia secara nasional. Menjaga lingkungan, menjaga agar tidak ada yang korup juga menjadi bagian dari amar maruf nahi mungkar.
“Kalau kepentingan agama untuk meninggikan standar moral, standar akhlak, etika, ini yang diharuskan. Yang tidak boleh untuk menjatuhkan lawan, untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kepentingan menjatuhhkan lawan juga disebut kepentingan pragmatis dan harus dihindari,” papar dia.
Menurut dia, pasangan calon (paslon) kepala daerah saat ini adalah pasangan yang terpilih. Mereka merepresentasikan aspirasi masyrakat. Oleh karena itu paslon ini sebenarnya pemimpin. Maka harus tahu hal sensitif atau tidak sensitif. Mana hal yang berdampak positif dan negatif.
“Dalam konteks penggunaan agama maka harus berhati-hati. Jangan keburu nafsu. Mana yang low politic dan high politic,” imbaunya.
Termasuk juga Muslimin mengimbau kepada masyrakat agar kritis. Masyarakat yang kritis melalui pendidikannya, atau yang punya nalar melalui proses pendidikan yang baik, maka tidak selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh pasangan calon atau tokoh-tokoh.
Bahkan, dari pengamatan Muslimin, masyarakat juga ada yang kini mulai meninggalkan para tokoh, seperti tokoh agama karena dianggap tidak bisa menjaga moralitasnya sebagai orang yang terlibat langsung terhadap politik pragmatis.
“Bagusnya, masyarakat harus meningkatkan kritisismenya. Sehingga dalam memilih calon tidak semata-mata yang bersifat agama atau semboyan janji yang berbau agama. Tapi track recordnya harus dibaca dengan seksama. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan menggunakan agama. Betul enggak untuk jangka panjang? Maka kita harus melakukan klasifikasi dengan kritis dalam ha itu,” tegasnya. 01/Bagus
