Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Rapat pleno ke-27 dengan tema Dana Pembangunan Melalui Pinjaman: Urgensi dan Solusinya.
MEMBERATKAN PEMERINTAH
Dalam rapat pleno yang dijadwalkan Rabu (25/4/2018) di Kantor MUI, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tidak hadir.
Dikonfirmasi majalahnurani.com, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin, membenarkan jika narasumber tidak hadir. Dia mengaku prihatinnya atas membengkaknya utang Indonesia.
“Tentu akan semakin memberatkan Pemerintah,” ujarnya.
UNSUR POLITIK
Dijelaskan, report dari INDEF, utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun. Menurutnya hal itu akan sengat memberatkan bila dana pembangunan sebagian besar didanai dari pinjaman yang harus dibayar sekian puluh tahun.
Selain itu, pihaknya juga mewaspadai adanya unsur politik saat pinjaman dari luar negeri makin besar. Didin berpendapat, kemandirian bangsa ini hilang di dalam mengatasi berbagai persoalan. Karena biasanya negara-negara yang memberikan pinjaman juga ada aspek politik praktisnya.
Didin meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan sekaligus solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi hal ini.
“Kita akan adakan lagi pertemuan Mei, mendatang, Menkeu Sri yang mengurus utang,” terannya. 01/Bagus
