Pada Obrolan Aktual Seputar Kebangsaan yang bertema Pilpres dan Aspirasi Umat, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Rabu (8/8/2018), membahas soal aspirasi umat. Salah satunya seruan kelompok #2019ganti presiden.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Ainul Yaqin menanggapi, adanya seruan deklarasi ganti atau pro presiden seharusnya tidak perlu diributkan. Karena itu sesuatu yang wajar. Ini bagian dari proses demokrasi.
“Proses demokrasi itu tentu melahirkan pilihan. Pilihan tetap atau pilihan ganti. Karena itu, kita bangun suasana menghargai pilihan itu,” ujar dia kepada majalahnurani.com
Namun demikian adanya seruan-seruan deklarasi memilih calon presiden, juga tak perlu dihambat. MUI melihat hal ini wajar-wajar saja.
MUI menekankan, umat Islam harus bisa menahan diri dari terjadinya konflik. Meskipun ada deklarasi atau tidak, kalau umat tidak bisa menahan diri, maka terjadilah konflik.
Menurut Ainul, deklarasi ganti presiden yang terjadi saat ini bertujuan untuk menyoroti kinerja atau kebijakan presiden yang tidak pro ke rakyat.
“Boleh saja asal bisa menahan diri,” sambung dia.
Sementara seruan umat Islam untuk menggagalkan salah satu calon presiden, terang Ainul, juga tak masalah, asal konstitusional.
“Karena kalau tidak konstitusional, timbul kekacauan,” katanya.
DAKWAH POLITIK
Di dalam Islam ada kaidah, ketika dihadapkan pada dua keadaan darurat, pilihlah darurat paling ringan. Kaidah ini penting untuk melihat realitas.
“Selama proses menggagalkan capres itu konstitusional, no problem. Ketika presiden melanggar konstitusi, ya harus diturunkan,” jelasnya.
Di era modern, ijtihadnya bagaimana mewujudkan proses demokrasi sebagai prosedur menuju kebaikan. Tetapi bagaimana nasubuliman secara benar.
Kuncinya, memberikan kesadaran politik ke umat bagaimana memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang track recordnya baik. Sidiq, amanah, fathona dan tablig. Orang terpercaya, bukan koruptor, cerdas dan aspiratif responsif,
“Kita perlu mendidik masyarakat dengan dakwah politik,” tegas dia.
KEBANGKITAN UMAT ISLAM
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Zuhro mengamati, politik Islam yang memanas dalam menentukan presiden dan wakil presiden merupakan kebangkitan umat Islam.
Tanda-tandanya, yakni aspirasi umat Islam yang ingin didengar dan cukup mengedepan.
“Ada rasa tidak puas kecewa. Rasa ini mengkristal dan mendorong umat Islam ingin mengatakan secara eksplisit apa yang dikehendaki. Ini sah dalam sistim demokrasi,” tuturnya.
Adanya konflik di beberapa daerah, Prof Zuhro menilai bahwa komunitas itu tidak tunggal. Tiap komunitas berbeda perspektif.
” Ini bukan untuk dibenturkan. Konstetasi ini harus dikelola penuh keadaban. Jangan lupa ajaran Islam. Sehingga pemimpin itu harus sidiq, amanah, fatonah dan tablig. Koridornya jelas,” kata dia.
Untuk itu perlu peran tokoh setempat dalam memahamkan masyarakat. Setiap komunitas mempunyai panutan. Jangan sampai membenturkan.
Terkait seruan ganti presiden ini karena masyarakat ingin kepastian dari sosok pemimpin yang bisa dipercaya.
“Jujur tidak plintat plintut, hadir dengan empati dan bisa dipercaya,” tegasnya. 01/Bagus
