Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid mendukung langkah Kementerian Agama yang segera menerbitkan kartu nikah sebagai bagian dari Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah).
MENGAPRESIASI
Menurut dia, itu merupakan inovasi yang harus dihargai untuk menambah makna, fungsi dan kemudahan konsolidasi data.
“Kita apresiasi langkah itu,” ujarnya kepada majalahnurani.com, Rabu (14/11/2018).
BIAYA APBN
Untuk sementara, kata Sodik, program peluncuran kartu nikah tersebut dibiayai oleh APBN.
Namun kedepannya tidak ada penambahan anggaran untuk program tersebut. Untuk itu dia meminta Kementerian Agama mengefisinsikan anggaran yang diberikan pemerintah.
“Untuk selanjutnya tahun depan tidak disubsidi lagi tapi Kemenag bekerja lebih efisien dalam hal admin pernikahan sehingga dengan biaya nikah yang relatif sama per tahun termasuk untuk buku dan kartu,” tambahnya.
Meski demikian, papar Sodik, yang penting kartu nikah tersebut jangan memperumit proses administrasi pernikahan.
Kemudian juga tidak membuat biaya untuk administrasi pernikahan menjadi lebih mahal.
“Kemenag diminta bekerja lebih efisien di mana dengan harga yang logis, penikah dapat buku untuk dirumah dan dapat kartu untuk disimpan di dompet seperti kartu-karti lain dan kartu nikah ini lebih simple dan standbye di dompet jika diperlukan seperti mau buat passport,” tukasnya. 01/Bagus
