Salah satu hasil Pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada 21-22 November 2018, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerjasama dengan delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendapatkan vaksin dan obat halal.
BAHAN BAKU
Kepala BPOM Penny K Lupito, dalam siaran pers yang diterima majalahnurani.com, menjelaskan bahwa pertemuan itu dari negara-negara Islam untuk kepentingan bersama yakni menemukan vaksin halal.
“Soal kehalalan obat dan vaksin menyinggung pemilihan bahan baku, cara produksi, dan pengembangan produk. Jadi kemungkinan untuk mengembangkan produk-produk obat dan vaksin dari sumber bahan baku yang halal kemudian dengan cara yang memenuhi ketentuan syarat-syarat halal, piloting yang tahap-tahap manifacturing, pengembangan dan produksinya bersama-bersama, ada dalam perencanan di action plan,” papar Penny.
Selain soal vaksin dan obat halal, pertemuan tersebut juga membahas status regulatori di negara anggota OKI, peran otoritas reguolatori dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, serta pengendalian obat palsu.
JADI TANTANGAN
Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moelok yang hadir di pertemuan itu mengaku prihatin lantaran tingginya kasus penyakit menular di negara OKI.
Menurut dia inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara muslim anggota OKI. Sebabnya kapasitas produksi dan ketersediaan obat esensial di negara-negara muslim tersebut masih minim.
Data Kemenkes pada 2015 penyakit menular menjadi penyebab kematian sebesar 30 persen di negara OKI.
Angka itu jauh melampaui angka kematian di negara berkembang non-OKI, yaitu 24 persen dan di skala dunia sebesar 22 persen.
“Sejumlah negara OKI masih berjuang melawan epidemi penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah. Namun, hal itu terkendala oleh kapasitas produksi obat esensial. Rendahnya akses dan ketersediaan obat, termasuk vaksin yang aman dan berkualitas di sebagian negara OKI,” lanjutnya.
Negara OKI yang beberapa di antaranya merupakan negara berkembang dan tertinggal, membutuhkan produk obat yang terjangkau, berstandar dan aman. Kebutuhannya terhadap vaksin juga tinggi.
“Inilah kebutuhan farmasi di negara OKI, yang juga menjadi tantangan soal kehalalan produk,” tegasnya. 01/Bagus
