Hasil survey LSI Denny JA yang menyatakan bahwa lima daerah boleh melakukan aktifitas ekonomi dinilai ceroboh dan menyesatkan.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, meragukan kesimpulan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut lima wilayah sudah boleh melakukan aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Itu kesimpulan yang terlalu dini dan sangat berbahaya,” papar Ubedilah dalam siaran tertulisnya, Ahad, (17/5).
BANYAK KASUS BARU
Lima daerah yang dimaksud LSI Denny JA adalah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Bali. Menurut survei, aktivitas ekonomi di daerah tersebut bisa kembali dibuka pada Juni 2020.
Menurut Ubedilah, lima daerah tersebut faktanya masih fluktuatif dan berpotensi munculnya kasus baru Covid-19. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 116 kasus positif baru berdasarkan data uji PCR oleh Dinas Kesehatan DKI terhadap 1.065 orang pada 15 Mei lalu.
“Tentu positif Covid-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa,” ulasnya.
MENYESATKAN
Dia juga menilai, LSI Denny JA tidak merujuk laporan mutakhir di Kabupaten Bogor. Dikatakan, Per 15 Mei 2020, zona merah Covid-19 di sana justru bertambah. Berdasarkan laporan Gugus Tugas Kabupaten Bogor, ada 20 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masuk zona merah.
Ubedilah menyebutkan argumen lain LSI Denny JA yang menyesatkan adalah menyarankan pelonggaran aktivitas di tengah pandemi Covid-19, dan merujuk pada negara-negara dengan fiskal kuat, seperti Korea Selatan dan Selandia Baru yang mulai mengendurkan lockdown.
DIA menilai, LSI tidak cermat bahwa teknologi kesehatan dan disiplin warga di kedua negara tersebut jauh lebih baik dibanding Indonesia. Sehingga, kedua negara tersebut berani mengambil keputusan cepat untuk melakukan pelonggaran. “Sementara Indonesia sarana teknologi kesehatan dan disiplin masyarakatnya masih rendah,” Ungkapnya. (01)
