Maskapai Batik Air dikenai sanksi pembekuan ijin dari Kemenhub karena melakukan pelanggaran menampung penumpang melebihi ketentuan PSBB. Selain Batik Air, Kemenhub juga menjatuhkan sanksi kepada PT Angkasa Pura (AP) II (Persero). Hal tersebut dikarenakan beberapa waktu lalu, Batik Air mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan saat pembatasan penerbangan dan membludaknya penumpang yang antre di Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola AP II.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keduanya melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan sanksi kepada operator angkutan udara dan operator bandar udara, pada Selasa (19/5),” kata Adita, Selasa (19/5) malam.
Dia menjelaskan, berdasarkan investigasi yang dilakukan terdapat pelanggaran berkaitan dengan physical distancing yang dilakukan oleh Batik Air dan AP II. Dalam ketentuannya, Batik Air melanggar pasal 14 poin b dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 mengenai pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk.
“Kepada operator angkutan udara yang terbukti melanggar, kami memberikan sanksi berupa pembekuan izin di rute-rute penerbangan yang melanggar tersebut,” tutur Adita.
Sementara itu, berdasarkan regulasi tersebut seharusnya operator bandara juga wajib menjamin penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik.
“Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap penerapan jaga jarak fisik oleh operator bandar udara, sehingga kami memberikan surat peringatan agar hal seperti ini dapat diantisipasi dengan baik dan tidak kembali terulang,” ungkap Adita.
Adita menuturkan sanksi peringatan terhadap AP II dilakukan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, tahapannya berupa surat peringatan pertama hingga ketiga, baru setelahnya pembekuan hingga pencabutan surat badan usaha. (01)
