Press "Enter" to skip to content

Jokowi Ingin TAP MPRS jadi Acuan Isu Ideologi Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi cantolan pada setiap pembicaraan yang berkaitan dengan ideologi negara.


Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seusai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan perwakilan ormas Islam di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/6) malam. Pertemuan itu turut dihadiri oleh perwakilan ormas-ormas Islam seperti PBNU, PP Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).


“Oleh sebab itu, itu jadi sikap pemerintah bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu menjadi cantolan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk haluan ideologi bila itu diperlukan,” kata Mahfud.

Baca juga  Dalam Sehari Pasien Corona Bertambah 218 Kasus


Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa Jokowi menegaskan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu masih berlaku sampai saat ini. Ia juga menekankan bahwa TAP MPRS itu makin diperkuat dengan adanya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.


Selain itu, Mahfud menyatakan rumusan Pancasila yang diberlakukan secara sah oleh Indonesia sampai saat ini adalah rumusan yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, dia menegaskan Pancasila wajib memiliki 5 sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman yang harus dimaknai dalam satu tarikan nafas.
“Enggak bisa disebut satu sila, dua sila, tiga sila, empat sila, tapi lima sila sekaligus sebagai satu kesatuan,” kata dia. ym

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *