Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar tidak ada Rp1 pun dari dana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.
Ia juga menyatakan tak akan memberikan ampun pada pejabat yang menyelewengkan anggaran negara.
“Berkali-kali saya menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
PENGAWASAN KETAT
Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN.
“Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” ujar Jokowi.
Menurutnya penggunaan APBN harus tepat sasaran karena keuangan negara kini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintah seperti kondisi normal. Misalnya, mencapai tujuan pemerintah, program pemerintah, dan tercapainya tujuan belanja anggaran yang akuntabel dan efisien.
Saat ini, APBN justru punya tugas tambahan menjadi penopang sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia yang tengah tertekan krisis akibat pandemi covid-19.
“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” imbuhnya.
Kendati meminta diawasi dengan ketat, orang nomor wahid di Indonesia itu mengingatkan agar itu semua tidak menakut-nakuti kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.
Pasalnya, ia khawatir pengawasan ini nantinya justru membuat pelaksanaan APBN menjadi lambat karena terlalu hati-hati, sehingga dampaknya jadi tidak bisa cepat dirasakan masyarakat.
“Tapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan,” pungkasnya. Bagus
