Sugiono kecewa dengan pelayanan vaksin di Puskesmas Tambak Wedi, Surabaya. Pria berusia 50 tahun ini ditolak petugas vaksin lantaran domisili di KTP, bukan di wilayah Puskesmas tersebut. Sugiono pun memprotes alasan petugas vaksin. Namun dia tetap ditolak.
“Iya ditolak. Alasannya lain wilayah,” tutur Sugiono sedih ketika diwawancarai majalahnurani.com, Selasa (6/7) saat hendak pulang.
WAJIB MENGUNDUH APLIKASI HALODOC
Tak hanya itu saja, petugas juga mewajibkan dirinya mengunduh aplikasi halodoc. Sugiono mengaku kurang paham dengan syarat tersebut.
“Harus disuruh download halodok. Saya kira cuma KTP saja,” ungkapnya.
Warga Kedinding Lor, Kenjeran, Surabaya ini mengatakan, dirinya pergi vaksin ke Puskesmas Tambak Wedi karena dekat dengan rumahnya. Siang itu dia bersama seorang saudaranya.
“Kan ga jauh. Katanya Presiden, semua harus vaksin. Kalau enggak vaksin mengurus apapun tidak bisa. Seperti mengurus SIM. Dimana-mana katanya diperbolehkan. Makanya lebih baik aku ndak vaksin saja,” keluhnya.
Awalnya Sugiono mengira di Puskesmas manapun atau di layanan vaksin mana saja dibolehkan.
“Saya berharap warga dimana-mana dipermudah untuk vaksin. Biar wilayah manapun tidak masalah asal KTP Surabaya,” ungkapnya.
Rupanya bukan hanya Sugiono saja yang kecewa. Sebut saja Yanti, warga Surabaya yang juga ditolak lantaran belum mengunduh halodoc. Termasuk seorang lagi yang benama Ani, pekerja di wilayah Tambak Wedi, juga ditolak lantaran alamat di KTP berasal dari Kecamatan Gubeng.
Sementara Ani berfikir kalau dirinya lebih banyak waktu di tempat kerja. Sehingga dekat dengan Puskesmas Tambak Wedi.
“Saya juga sudah daftar online. Dan dapat di Puskesmas sini. Begitu datang, dan menunjukkan KTP saya, ditolak dan disuruh ke puskesmas dekat rumah saya,” katanya.
Lina, salah satu petugas vaksin yang mendata di puskesmas tersebut mengaku jika aturannya harus KTP Tambak Wedi. Kemudian juga pendaftar vaksin juga wajib mengunduh aplikasi halodoc.
“Kalau beda wilayah, ya daftarnya di puskesmas sesuai alamat KTP,” tuturnya ketika dikonfirmasi majalahnurani.com
Seperti diketahui bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau agar semuanya bisa memberikan pelayanan vaksin tanpa melihat asal-usul KTP.
“Jadi misalnya, mereka yang tinggal di Gresik, KTP dari asal daerah manapun, semua diberikan pelayanan yang sama. Saya mohon seluruh Bupati walikota bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Gresik,” tandas Khofifah, Selasa (6/7). Bagus
