Pemberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021 merupakan upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19. Hal tersebut diakui Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati seuasi menghadiri rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/7).
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto itu mengajak masyarakat Mojokerto untuk sama-sama menjaga kondisi dan prihatin atas kondisi penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Dalam penerapan PPKM darurat covid 19 di kabupaten Mojokerto, Ikfina menyebut ada dua skema yang dilakukan pemerintah, pertama pencapaian vaksinasi. Kalau pencapaian vaksinasi di kabupaten Mojokerto sudah 70 persen, harapannya bisa mengendalikan Penularan covid.
“Saat ini capaian masih 10-11 persen, masih jauh dari target,” ujarnya.
Langkah skema kedua, karantina besar dengan pembatasan mobilitas. Hal ini yang sedang diupayakan pemerintah karena tidak ada yang bisa melindungi kecuali diri sendiri.
“Kita ini sedang kejar-kejaran dengan covid-19 karena bermutasi dengan cepat, seandainya capaian vaksinasi 70 persen maka kita bisa mengimbangi penularan dari covid-19,” ujarnya.
Bupati Mojokerto berharap segenap lapisan masyarakat
Untuk tetap jaga diri dan ikhtiyar serta membatasi mobilitas.
Terkait kepatuhan masyarakat terhadap penerapan proses dan PPKM Darurat, Bupati masih menemukan beberapa masyarakat yang masih abai, terutama memakai masker, ataupun memakai masker yang pemakaiannya kurang tepat (tidak menutupi hidung, red). Selain itu juga masih ditemukan masyarakat di atas pukul 20.00 wib masih berada di luar, di warung kopi, padahal sosialisasi terkait PPKM Darurat sudah dilakukan sejak tanggal 3 Juli 2021.
“Tetapi bagaimanapun ini adalah tugas kita semua, untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal ini untuk mengerem penukaran covid-19, dan ini tidak hanya terjadi di Mojokerto saja, tetapi se-jawa dan Bali,” pungkasnya. Ym
