Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar kepala daerah baik gubernur maupun bupati berbagi beban dengan pusat untuk segera mempercepat penyaluran bansos (bantuan sosial). Hal itu karena perlu ada kecepatan dalam membantu masyarakat terdampak PPKM.
“Teknisnya di lapangan rekan-rekan kepala daerah begitu akan membagikan bansos untuk membuat daftarnya, bila perlu membuat berita acaranya, kemudian duduk bersama Kapolres, dengan Kajari, bila perlu tanda tangani sama-sama berita acaranya, sehingga rekan-rekan akan merasa aman nantinya,” ujar Mendagri Tito Karnavian, dalam siaran persnya senin (26/07).
Dikatakan, bansos itu perlu kecepatan untuk segera sampai di masyarakat.
“Kalau nunggu dari pusat semua, maka akan lambat karena perlu ada validasi data dan lain-lain. PPKM sudah diterapkan dan ada masyarakat yang terdampak yang perlu segera dibantu. Daerah memiliki kapasitas untuk itu tidak hanya pemerintah pusat,” jelas Tito.
Dikatakan Tito, untuk mempercepat bantuan itu, kepala daerah bisa memanfaatkan anggaran bansos dari APBD dan anggaran Belanja Tidak Terduga ( BTT).
“Dalam hal APBD untuk anggaran bantuan sosial, maka dilakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT),” katanya
Ditambahkan, dia
meminta daerah agar mengutamakan pemberian bansos kepada warganya yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah adalah pihak yang paling tahu siapa saja warga yang terdampak kebijakan PPKM ini.
“Daerah dapat langsung segera mengeksekusi penyaluran bansosnya di lapangan, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai seperti sembako. Saya juga minta kepala daerah untuk segera turun ke lapangan saat menyalurkan bansos ini untuk memberikan efek tenang di masyarakat,”pungkasnya. (01/faqih)
Mendagri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat
