Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta menjelaskan, total transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sampai Juli 2023 secara nasional mencapai 1,7 miliar. Total nilainya Rp 5.017,4 triliun. Ini disampaikan Filianingsih saat menggelar Sarasehan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS Untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Senin (28/8).
Filianingsih menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan dengan QRIS. Diketahui, Bank Indonesia (BI) pada Mei 2023 sudah mengenalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Melalui TP2DD ada akselerasi KKI dengan pembayaran QRIS. “Untuk mewadahi kebutuhan akses pembayaran secara digital antarpemerintah daerah,” ucap Filianingsih.
Diungkapkan, saat ini percepatan sudah ada di 542 pemerintah daerah di Indonesia dan 119 diantaranya berada di Pulau Jawa. Jumlah transaksi QRIS mencapai 99,2 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 100 persen. Penyediaan kanal digital Balinusra terdiri 44 pemerintah daerah yang mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75,0 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 61,4 persen. “Untuk itu perlu QRIS memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono mendorong 29 kota/kabupaten di Jawa Timur segera membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait implementasi penggunaan KKI. Dijelaskan, dari 38 kota/kabupaten dan satu Provinsi Jatim, baru ada 10 pemda yang telah memiliki Perkada terkait KKI. “22 pemda lainnya sedang menyusun Perkada, dan 7 pemda belum menyusun Perkada,” tegasnya. (Ra, foto: Bagus)
