Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tuntut Polda Jatim Minta Maaf Soal Twit Baliho Capres di Atas Pos Polisi

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menuntut Polda Jatim meminta maaf dan mengklarifikasi soal viral Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho Capres-cawapres di atas pos polisi.

Hal itu disampaikan Dody Faizal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada wartawan di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Rabu (20/12/2024) sore.

Protes keras itu bermula dari unggahan unggahan di akun medsos X (dulu Twitter) @HumasPoldaJatim pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.41 WIB. Unggahan itu merespon pertanyaan dari netizen atas keberadaan APK capres-cawapres nomor usut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipasang di atas Pos Polisi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.

“Halo sobat humas, terimakasih atas informasinya, untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terimakasih sobat humas,” tulis akun tersebut.

Baca juga  Menag Terbitkan SE agar Penyuluh dan Penghulu Dukung 4 Program Pemerintah

Dalam twit tersebut @HumasPoldaJatim menuduh bahwa Bawaslu yang melakukan pemasangan APK berbentuk baliho milik Pasangan Calon nomor urut 2.

Terhadap unggahan tersebut, Dody Faizal merasa Bawaslu Kabupaten Mojokerto merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik lembaga, karena twit ini sudah tersebar luas dan mendapat atensi publik.

“Twit ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik atas profesionalitas dan independensi Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandat undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ujar Dody Faizal.

Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Mojokerto melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Polda Jawa Timur untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.

“Pertama, meminta maaf secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto atas unggahan tidak benar dan mendiskreditkan Bawaslu Kabupaten Mojokerto baik secara tertulis maupun melalui unggahan di saluran resmi Humas Polda Jatim,” tegas Dody.

Baca juga  PAD Triwulan I 2024 Kota Mojokerto Naik 33 Persen

“Kedua, mengklarifikasi bahwa pemasangan APK Milik Pasangan Calon Nomor urut 2 berbentuk baliho yang terpasang di papan reklame diatas Pos Pantau Polisi Lalu Lintas pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto bukanlah Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang memasang,” imbuhnya.

Masih kata Dody, pihaknya berharap sinergi antara Bawaslu dan Polri dapat terus terjaga agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar.

“Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan terus melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kecurangan dan atau pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 secara profesional, netral dan berintegritas sebagaimana ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed