Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Data yang bocor itu termasuk milik Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Data itu dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).
Tentang hal itu, Jokowi meminta semua jajaran untuk segera memitigasi hal tersebut. Dia menyebut kejadian serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.
“Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi. Semuanya, tidak apa-apa karena memang banyak negara mengalami hal yang sama,” kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari YouTube sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya mitigasi sedini mungkin. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang.
“Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi,” tegasnya
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan perkembangan terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).
Diketahui, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
“Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya. (Ym)
