Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan maksud kebijakan pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) yang diprotes sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Suahasil mengatakan langkah ini selaras dengan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah ingin menata ulang anggaran agar lebih produktif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah juga harus hemat. Pemerintah daerah juga harus efisien, lalu memikirkan mana program yang penting untuk masyarakat kita,” kata Suahasil Selasa (21/10).
Suahasil juga berpendapat seharusnya pemerintah daerah tidak lagi membeda-bedakan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia berkata meskipun TKD berkurang tahun ini, pemerintah pusat menambah kucuran anggaran melalui beberapa program yang langsung dirasakan masyarakat semua daerah.
Suahasil menyebut beberapa program yang dimaksud, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI).
“Dibiayai oleh APBN pusat, tapi manfaatnya diterima oleh seluruh masyarakat di daerah. Itu berarti seluruh masyarakat daerah Indonesia menerima. Jadi, kita enggak perlu mendikotomikan antara mana yang pusat, mana yang daerah,” ucap Suahasil.
“Ini akan kita dorong terus ke depan sehingga pemerintah pusat mengerti kebutuhan daerah, tapi pemerintah daerah juga ikut serta menyukseskan program-program dari pusat,” ucapnya. (Bg)
