Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mengapresiasi peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU dalam mendampingi jemaah. Namun ia menilai kapasitas layanan, fasilitas, dan pola pendampingan KBIHU perlu dievaluasi.
Hal itu disampaikan Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi VIII dengan pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Hasan mengatakan, pihaknya ingin mengetahui kemampuan setiap KBIHU dalam membimbing jemaah. Ia menyoroti besaran biaya bimbingan yang dipungut sebesar Rp3,5 juta per orang.
“Kami ingin tahu, satu KBIHU itu berapa orang kekuatan yang bisa dibimbing. Dana yang dikumpul satu orang cuma Rp3,5 juta. Mulai dari persiapan pembimbing, sebelum berangkat, berangkat sampai pulang. Apa cukup dengan uang Rp3,5 juta itu?” ujar politikus Fraksi PAN tersebut.
Hasan juga mempertanyakan dukungan fasilitas dari pemerintah kepada KBIHU.
“Fasilitas apa yang didapati KBIHU dari Kementerian Haji? Apa ada yang ditanggung dalam kegiatan pelaksanaan haji atau lainnya, kami tidak ada informasi tentang itu,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti proses istithaah kesehatan jemaah. Meski angka kematian jemaah haji 2026 turun dibanding tahun sebelumnya, Hasan menilai masih ada yang “kecolongan”.
“Masalah istithaah ini walaupun tahun 2026 orang yang meninggal cukup berkurang, tetapi ada juga yang kecolongan. Ini mungkin ketidaktelitian dari pihak kesehatan di daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta KBIHU tetap memperhatikan jemaah yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan, khususnya jemaah lanjut usia.
“Walaupun tidak dibimbing KBIHU, kalau sudah satu rombongan Bapak-Ibu, ya tolong juga diurus konsumsinya, sama-sama dengan yang lainnya,” pungkasnya. (Ym)
