Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI Mukhtarudin membuka peluang perluasan skema penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama antarpemerintah atau government to government (G to G).
Pemerintah menjajaki skema tersebut untuk penempatan PMI ke sejumlah negara, mulai dari Jerman, Jepang, hingga Malaysia. Namun, skema penempatan nantinya disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara tujuan.
“Kita juga membuka ruang lagi-lagi membuka penempatan pemerintah ke Jerman dan Jepang. Kemudian juga penempatan pemerintah ke Malaysia yang nanti akan kita bicarakan. Termasuk juga ada beberapa negara lain yang dengan polanya G to G,” kata Mukhtarudin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan pemerintah tidak dapat secara sepihak menentukan seluruh penempatan dilakukan melalui skema G to G. Menurutnya, terdapat negara yang justru menghendaki penempatan dilakukan melalui skema private to private (P to P).
“Kita mau G to G tapi biar negara penempatan menginginkan agar P to P. Jadi variabelnya tidak bisa kita tentukan sendiri harus G to G atau P to P,” ujarnya.
Mukhtarudin menjelaskan secara keseluruhan target penempatan pekerja migran Indonesia pada 2025 yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai 250 ribu orang dari seluruh skema penempatan, mulai dari G to G, P to P, untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS), hingga skema lainnya.
Menurut dia, realisasi penempatan justru melampaui target tersebut. Hingga akhir 2025, jumlah pekerja migran Indonesia yang berhasil ditempatkan mencapai 296 ribu orang.
“Target dari Bappenas 250 ribu, tapi kita bisa mencapai 296 ribu. Jadi sebenarnya kita 100 persen lebih penempatan kita tahun 2025 dari seluruh skema penempatan,” ujar Mukhtarudin.
Meski demikian, Mukhtarudin mengakui realisasi penempatan melalui skema G to G, khususnya ke Korea Selatan, belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 8.200 penempatan yang menjadi dasar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya baru mencapai sekitar 6.800 orang.
Ia mengatakan capaian tersebut menyebabkan masih terdapat sisa anggaran pada program penempatan sekitar Rp19,457 miliar, sehingga realisasi serapan anggaran pada pos penempatan hanya mencapai sekitar 75 persen.
Menurut Mukhtarudin, rendahnya realisasi pada skema G to G tidak mencerminkan kinerja keseluruhan penempatan pekerja migran Indonesia. Bg
