Dari hasil evaluasi haji 2018, khususnya soal hotel, Kementerian Agama (Kemenag) berupaya memesan hotel di Madinah selama satu musim penuh.
INOVASI
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Sri Ilham Lubis kemarin Kamis, membenarkan jika pihaknya mengusahakan pemesanan hotel secepat mungkin untuk menjalankan inovasi ini.
Dia menjelaskan, evaluasi pelaksanaan haji 2018 tentang akomodasi di Madinah, sistem sewanya masih 50:50 antara satu musim penuh dan blocking time.
Bagi hotel yang melakukan sistem sewa satu musim penuh, semuanya berjalan secara lancar.
“Hotel yang menggunakan sistem kedua, ada kendala utamanya jika waktu kedatangan calon jamaah tidak sama dengan yang sudah disepakati dengan pihak hotel,” ujarnya.
Kendala itu seperti keterlambatan kedatangan jamaah. Sehingga membuat penempatan mereka menjadi terganggu. Bahkan ada beberapa sampai dipindahkan lokasi akomodasinya.
Menurut Sri, sistem penyewaan blocking time dibatasi hanya selama delapan hari. Dan yang menempati hotel tersebut adalah jamaah dari negara lainnya.
Untuk peningkatan pelayanan ini, Kemenag pun berupaya agar penyewaan hotel di Madinah semuanya satu musim penuh. Untuk melakukannya, Kemenag merasa perlu mengajukan penyewaan sejak jauh hari.
“Kita mengupayakan penyewaan hotel di Madinah full musim dan penyewaannya dilajukannya lebih awal,” sambungnya.
Sri Ilham menilai bahwa kelebihan lain dari penyewaan lebih awal adalah menghindari rebutan dengan negara lain. Sementara jumlah hotel yang letaknya di zona Markaziyah atau berjarak maksimal 650 meter dari Masjid di Nabawi ini sangat terbatas.
Setiap negara pasti ingin jamaahnya mendapatkan hotel terdekat dengan Masjid Nabawi sehingga Pemerintah Indonesia harus bergerak lebih cepat.
Dengan sistem penyewaan satu musim penuh, hotel tersebut bisa dimanfaatkan untuk empat kali penempatan. Durasi waktu jamaah berada di Madinah maksimal hanya delapan hari, sehingga untuk dua gelombang bisa dipakai bergantian empat kali selama satu musim haji.
BIAYA BERTAMBAH
Untuk pemesanan hotel, kata Sri, pemilik membuka pemesanan kapan saja. Bahkan sejak operasional haji 2018 ditutup, mereka sudah siap menerima pemesanan untuk pelaksanaan haji 2019.
“Namun hal ini tidak bisa dilakukan langsung oleh Kemenag. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan seperti usulan kebijakan, evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya, serta persetujuan dari Komisi VIII DPR/RI untuk perubahan tersebut,” urainya.
Mengingat Kemenag ingin menyewa hotel dengan sistem satu musim penuh, maka biaya yang diperlukan pun bertambah.
“Kita sudah punya rencana ini dan Menteri Agama juga sudah memberikan. Arahan agar proses proses pemesanan ini dilakukan dengan cepat,” tandas dia. 01/Bagus
