Press "Enter" to skip to content

Amphuri Imbau Masyarakat Cek Izin Travel Sebelum Daftar Umrah

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengimbau agar masyarakat lebih waspada lagi ketika hendak mendaftar umrah di biro travel.

Pasalnya, Kementerian Agama baru saja mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) setelah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kroscek

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Amphuri Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Muhammad Azhar Gazali menyarankan masyarakat mengkroscek lebih dulu izin travel umrah.

“Pilihlah travel yang terdaftar di website kemenag / umrah cerdas,” sarannya ketika dikonfirmasi majalahnurani.com Senin (2/12/2019).

Menurut dia, masyarakat perlu kembali melihat jejak digitalnya/track record. Sebab siapa tahu ada travel yang dulunya berizin tapi sekarang izinnya sudah dicabut pemerintah.

“Kemudian juga pastikan saat transaksi dari aspek keamanan. Transaksi harus diperhatikan. ada surat akad dan lainnya,” ujarnya.

Pelanggaran Legalitas

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan tiga travel umrah yang izinnya dicabut yaitu PT Zeinta Intan Kalimantan, PT Yasmira Wisata Utama dan PT As Syirbani Mandiri Wisata.

“Iya sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” ungkapnya dikonfirmasi.

Izin travel dicabut karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada non PPIU, tidak menyediakan tiket kepulangan dan tidak memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi.

Penundaan Keberangkatan

Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, M Ali Zakiyudin, menambahkan jika Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU.

Empat PPIU terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan untuk jamaah dengan dua kali transit atau lebih, tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jamaah umrah sesuai ketentuan serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

“Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan, yaitu, tidak boleh beroperasi paling lama dua tahun,” katanya.

Zaki mengatakan sanksi pencabutan izin yang sudah dijatuhkan tidak bisa dipulihkan dengan alasan apapun. Untuk sanksi tertulis, proses pemulihannya dilakukan dengan berkinerja lebih baik lagi dan tidak melanggar aturan.

Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan sejak awal 2019, Kemenag telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU.

Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. “Dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT Joe Pentha Wisata dan PT Bumi Minang Pertiwi,” tandas dia. 02/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *