Press "Enter" to skip to content

Desak Pemerintah, MUI: Masjid Jangan Ditutup

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai geram lantaran pengajuan masjid agar dibuka dan difungsikan seperti sediakala, belum dipenuhi pemerintah.

PASTIKAN ODP PDP

Ketua MUI KH Cholil Nafis menegaskan, Pemerintah perlu memastikan ODP, PDP di suatu daerah. Menurutnya, kalau di daerah itu ada ODP PDP, maka disitulah harus menerapkan physical distancing.

Tapi kalau di daerah itu tidak ada ODP PDP maka bisa ibadah ke masjid.

“Kan ada di suatu daerah yang tidak berinteraksi dengan luar. Misalnya satu kecamatan yang masih hijau,” ujarnya dalam video confrence, Rabu (13/5/2020).

MEMASTIKAN DATA

Menurut Cholil, gugus tugas penanganan Corona perlu memastikan data ini. Tapi kalau memang di tempat itu PSBB, lanjut Cholil, maka harus diterapkan physical distancing untuk menghindari kerumunan .

Baca juga  Muktamar Muhammadiyah Diundur hingga Juli 2022

“Tapi masjid jangan ditutup. Masjid harus berfungsi,” tegas dia.

Cholil menandaskan, yang perlu diperlukan yakni manajemen pemerintah ketika ada warga yang mau ke masjid.

“Bukannya masjid yang ditutup. Dengan adanya aparat maka bisa diawasi. Ketika memang tidak bisa dihindari adanya kerumunan maka ya cukup Tamir dengan imam rawatibnya beribadah,” tukasnya.

BAGIAN SYI’AR

Menurut Cholil, masyarakat perlu diberi penyadaran harus bisa melakukan physical distancing ketika ke masjid. Tapi jika masyarakatnya tidak bisa disadarkan, maka masjid tidak disiapkan untuk masyarakat.

“Tapi Takmir, Muazin dan imam harus tetap sholat di masjid. Agar tidak kosong karena ini bagian dari syiar,” seru Cholil.

ANTISIPASI APARAT

Baca juga  Kasus Corona di Sidoarjo Tertinggi di Jatim, Sehari Tambah 38 Orang

Bagaimana jika terjadi pertikaian antara warga yang hendak beribadah dengan aparat?

Menurut Cholil itulah yang mesti diantisipasi aparat. Bagaimana bisa membatasi PDP ODP, warga dari zona merah tidak sampai ke tempat zona hijau yang disitu ada masjidnya.

Isolasi, PSBB, terang Cholil, dalam rangka membatasi agar orang di zona merah tidak sampai ke zona hijau atau sebaliknya.

DIRUGIKAN

Kalau dari awal data ini bisa dikonkretkan, lalu dilakukan disiplin, masyarakatnya disiplin, ibadah bisa dilakukan di masjid tanpa terjadi pertikaian.

“Kalau dianggap merah semua, maka kita yang dirugikan dalam melakukan kegiatan keagamaan,” ungkapnya.

Cholil mengaku, keagamaan tidak bertentangan dengan kesehatan. Bahkan di Islam melegitimasi bahwa keagamaan paralel dengan sains.

Baca juga  Antisipasi Lonjakan Tidak Normal, PLN Rilis Skema Penghitungan Tagihan

Sekarang pun, lanjut Cholil, umat Islam bisa mengikuti hadis bahwa bisa iktikaf di rumah ada, sholat di rumah.

“Tetapi kalau kita bisa ke masjid, tidak bisa kita dipaksakan hanya di rumah saja. Jadi ada bedanya mana zona merah, hijau dan kuning. Dan disitulah fungsi pemerintah ada gugus tugas untuk menertibkan. Masyarakat tidak bisa tertib sendiri tanpa pemerintah yang mendisiplinkan,” tandasnya. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *