Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) bakal menggugat pemerintah jika muncul klaster baru setelah Pilkada digelar.
DITUNDA
Oleh karena itu, Muhammadiyah pun menyarankan Pilkada ditunda mengingat kasus virus Corona (Covid-19) meningkat tajam.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali.
“Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan menggugat pemerintah jika kasus Covid19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan,” kata Rohim, Jumat (25/9/2020).
Menurutnya, meski ada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat, tapi sama sekali tidak bisa menjadi jaminan pilkada aman dari penyebaran Corona.
Dia menyoroti soal terjadinya 243 penyelenggara protokol kesehatan pada tahap pendaftaran bakal calon awal September kemarin.
“Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala-galanya kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat,” ujar Rohim.
TIMBUL BANYAK KORBAN
Dia mengaku takut pilkada serentak malah mengakibatkan timbulnya banyak korban. Dia lalu mengungkit soal banyaknya petugas penyelenggara Pemilu 2019 lalu yang meninggal.
“Dan kita punya pengalaman pada 17 April tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan, ini nggak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi, sementara virus Corona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan, itu untuk penyelenggara bukan lagi untuk peserta,” tandasnya. Bagus
