Berbagai inovasi dan terobosan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, beberapa tahun terakhir ini, terutama di tahun 2023, ternyata berdampak positif bagi warga Surabaya. Buktinya, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di Kota Surabaya terus menurun.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2021, berada di angka 5,23 persen, atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen, atau sekitar 136,37 ribu jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya, pada tahun 2021 berada di angka 1,2 persen, atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persen, atau sekitar 23 ribuan.
“Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kita terima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angka kemiskinan ekstrem itu, sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen, data ini insyaa Allah terus terus, hingga akhir tahun 2023 ini,” kata Febrina Kusumawati, di ruang kerjanya, Kamis (28/12).
Menurut Febri, penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta TPT itu tidak lepas, dari berbagai terobosan Wali Kota Eri, selama beberapa tahun terakhir ini. Salah satu yang terus digencarkan, adalah program Padat Karya yang terdiri dari 23 jenis usaha, dengan range pendapatan Rp 2-10 juta perorang.
“Selain itu, ada pula job fair yang menghubungkan langsung, pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pemkot juga membuat aplikasi e-Peken, untuk mengembangkan dan memberdayakan toko kelontong, dan SKW terus dikembangkan. Bahkan, saat ini semua Perangkat Daerah (PD), di lingkungan Pemkot Surabaya, diberikan tanggungjawab yang sama, untuk bersama-sama mengentas kemiskinan,” katanya.
Menurutnya, karena sudah banyak yang bekerja, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di Surabaya turun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Surabaya, TPT Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023, turun lagi menjadi 6,76 persen. “Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penurunan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem, serta penurunan TPT itu menunjukkan, bahwa APBD yang ditetapkan bersama DPRD Surabaya itu berhasil.
“Ini menjadi semangat kita, untuk terus berinovasi ke depannya,” kata Eri.
Wali Kota Eri juga menyadari, bahwa pemkot tidak bisa sendirian, dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, di Surabaya. Menurutnya, semangat warga Kota Surabaya, juga harus ikut dan mau untuk merubah nasibnya, melalui usaha.
“Dengan cara ini, Insyaa Allah, warga tidak hanya mengandalkan bantuan semata, karena mereka sudah bisa berusaha, dan sudah mendapatkan penghasilan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa berkat keberhasilannya, dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, akhirnya Pemkot Surabaya berhasil menerima dana insentif fiskal, dari pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 350 tahun 2023, tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja, tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2023.
“Alhamdulillah kita dapat insentif fiskal sebesar Rp 6,4 miliar, kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (yunus)
