Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati dalam kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholder dan launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Lynn Hotel Kota Mojokerto, Ahad (18/8/2024).
“Dalam setiap kegiatan saya selalu berdiskusi dengan pak Pj (Pj Wali Kota Mojokerto), Kami mengimbau kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan ASN untuk netral. Nanti kami juga akan mengundang perangkat kecamatan dan para OPD untuk kegiatan bersama terkait netralitas ASN,” katanya, Ahad (18/8/2024).
Bicara netralitas ASN, wanita berhijab ini mengaku perlu sosialisasi yang ekstra. Sebab netralitas di ASN beda dengan di TNI-Polri. TNI-Polri diharuskan netral karena dia tidak punya hak pilih. Berbeda dengan ASN yang punya hak pilih tapi dituntut tetap netral.
“Secara manusiawi kalau memilih, ketika tidak sengaja menonton visi misi calon di YouTube dan tidak sengaja nge-like, padahal dia hanya suka visi misinya. Atau faktor keluarga. Jadi memang harus ekstra untuk netralitas ASN ini. Nanti kami ada patroli gabungan dengan Gakkumdu dan OPD untuk netralitas tersebut,” paparnya.
Dian mengingatkan, bukan karena belum tahapan pendaftaran calon di KPU kemudian ASN bisa sesuka hati melakukan aktifitas yang mengarah ketidaknetralan. Jika nanti ada pelaporan terkait pelanggaran netralitas ASN maka pihaknya akan melakukan sidang pleno internal untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Jadi kita kajian dulu, kita pleno di internal, kita lihat kedalamannya seperti apa, apakah ada unsur kesengajaan, memang belum ada pendaftaran tapi secara redaksional memang calon. Tetap kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut,” ungkapnya.
“Kalau ASN yang terlibat nanti KASN yang menyanksi, tapi kami harus memonitoring sampai di mana tingkat punisment yang diberikan oleh KASN,” ujarnya.
Dian menambahkan, kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 itu dilakukan serentak di Jawa Timur. Kegiatan ini akan menjadi mitigasi supaya kejadian pelanggaran pemilu tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi.
“Selain itu sebagai deteksi dini dan menjadikan instrumen dalam menyusun atau menjalankan program yang akan kita lakukan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai stakeholder terkait seperti dari kepolisian, kejaksaan, BPBD, KPU, hingga wartawan. (Ym)
