Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak keterangan Anies Baswedan yang menyatakan banyak partai politik (parpol) tersandera kekuasaan untuk mengusung dirinya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Menurutnya, PKS memiliki independensi dalam mengambil sikap politiknya selama ini.
“Kalau kami, PKS, dalam faktanya kita dulu mencalonkan Pak Anies tahun 2017, tahun 2024 mencalonkan Pak Anies lagi dan kami tidak merasa tersandera,” ujar Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Ia menyebutkan, keputusan PKS untuk mencabut dukungan dari Anies dan Sohibul Iman terjadi karena dua hal. Pertama, PKS tak berhasil mengumpulkan rekan koalisi untuk memberikan tiket yang cukup untuk Anies-Sohibul mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Saat itu, belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Kedua, saat MK memberikan keputusan, PKS sudah sepakat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
“Tapi inilah yang terjadi sekarang dan bahwa bukti PKS tidak tersandera adalah bahwa di pilkada di luar Jakarta, PKS berkoalisi dengan pihak lain. Tidak sepenuhnya dengan kekuasaan,” papar dia.
Hidayat menekankan, PKS bahkan tak ragu jika harus mengusung bakal calon kepala daerahnya sendiri. Hal itu juga terjadi di sejumlah wilayah.
“Bahwa Pak Anies kemudian tidak mendapatkan perahu untuk berlayar, ya itu realita yang Pak Anies sudah menerimanya dengan legawa, Saya kira kita semuanya tidak perlu mempertajam, dengan apalagi menyampaikan penilaian-penilaian yang sesungguhnya tidak proporsional,” pungkasnya. (ym)
