Gelombang demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap” terus berlangsung di sejumlah daerah.
Di Kota Malang, demo mahasiswa sempat ricuh dengan petugas keamanan. Bahkan mahasiswa berhasil menjebol pintu gerbang gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025).
Ribuan massa aksi dari BEM se-Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya awalnya melakukan aksi bakar. Setelah itu tensi demonstrasi meningkat hingga akhirnya massa mendobrak pintu gerbang hingga berhasil masuk ke halaman DPRD Kota Malang.
Para mahasiswa sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan sejumlah perwakilan fraksi lain. Tapi massa aksi ternyata masih tak puas dengan hasil negosiasi. Walhasil, kericuhan pun kembali pecah.
Massa melemparkan batu, botol hingga pecahan kaca ke arah dalam gedung DPRD Kota Malang. Aparat kepolisian pun menghalau mereka, tepat di depan pintu masuk.
Salah satu orator, Daniel Alexandre Siagian mengatakan setidaknya ada 14 poin tuntutan massa aksi. Salah satunya mereka memprotes Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Kebijakan pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan penanganan kemiskinan,” kata Daniel.
Selain itu mereka juga mengkritisi 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya yang gemuk.
“Pada akhirnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, HAM, lebih-lebih lagi dari sektor PSN yang saat ini belum tepat sasaran,” ucapnya.
Dari 14 poin tuntutan, beberapa diantaranya adalah tuntutan setop program makan bergizi gratis (MBG), hentikan militerisasi dan represifitas aparat dan menolak revisi UU TNI dan Polri.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara rakyat dan merusak lingkungan. Serta tuntutan menolak pengesahan RUU Minerba. (Ym)
