Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal ramai mahasiswa demi Indonesia gelap yang terjadi di sejumlah kota. Bahkan di Surabaya, demo itu sempat ricuh antara mahasiswa dan kepolisian.
Soal demo Indonesia Gelap, Prasetyo Hadi mengaku tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah.
Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.
“Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.
Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.
“Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” ujar dia.
“Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.
Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.
“Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati,” tutur dia.
Aksi “Indonesia Gelap” direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.
Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak. (Ym)
