Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta seluruh kepala daerah menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing, bukan hanya pengikut arus.
Pada sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Meutya menegaskan bahwa digitalisasi bukan tren, melainkan keharusan demi mempercepat layanan publik yang lebih efisien dan transparan.
“Transformasi digital ini bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ujar Meutya, Rabu (26/2).
Digitalisasi, lanjut Meutya, membutuhkan koordinasi erat antara pusat dan daerah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Untuk itu, para kepala daerah didorong untuk tak ragu menyampaikan tantangan dan masukan sehingga kebijakan yang tercipta lebih relevan.
Menurutnya, kritik, masukan, dan diskusi harus ada agar transformasi digital benar-benar berdampak, di mana transformasi digital itu merupakan jalan menuju kedaulatan bangsa. Terlebih, pemerintah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 8 persen per tahun.
Meutya menyatakan, hal itu hanya mungkin terjadi jika kepala daerah berani menerapkan kebijakan yang berpihak pada digitalisasi dan inovasi. Adapun prinsip yang harus diutamakan adalah inklusivitas, pemberdayaan, kepercayaan, dan kedaulatan digital.
“Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri,” katanya. (Bg)
