Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan, Senin (23/6/2025).
Program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 dan mencakup kepala sekolah, pengawas, serta tenaga kependidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari transformasi besar di bidang manajemen sekolah. Salah satu target utamanya adalah mengisi lebih dari 50 ribu posisi kepala sekolah yang masih kosong di berbagai daerah.
“Program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan transformasi peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, baik untuk para kepala sekolah, pengawas, maupun tenaga kependidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam peluncuran resmi program Kepemimpinan Sekolah di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani menyampaikan kekosongan kepala sekolah tersebar mulai dari tingkat SD hingga SMP, terutama di sekolah negeri. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun atau belum memiliki penunjukan definitif.
Program ini menjadi jalur percepatan untuk mengisi kekosongan ini dengan menyediakan pelatihan intensif selama 110 jam, yang dilengkapi dengan praktik lapangan dan refleksi.
Proses pelatihan disusun secara terstruktur untuk membekali peserta dengan keterampilan manajerial, supervisi, dan profesional.
“Harapannya dengan akselerasi melalui Permendikdasmen Nomor 7 ini, kekosongan kepala sekolah yang jumlahnya lebih dari 50 ribu dapat segera terisi,” ujar Nunuk.
Program ini terbuka bagi guru penggerak maupun non-penggerak yang telah memenuhi syarat administratif, termasuk memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar minimal 8 tahun, dan lolos seleksi.
Pelatihan dirancang berlangsung selama satu hingga dua minggu tergantung durasi harian, dan diikuti dengan sesi pembelajaran langsung di sekolah. Pemerintah juga membekali peserta dengan kebijakan pendidikan terkini seperti pembelajaran mendalam dan kewirausahaan.
Mekanisme pelatihan ini diharapkan dapat membentuk kepala sekolah yang tangguh, adaptif, dan visioner.
“Fokusnya pada kompetensi kepala sekolah plus dibekali dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan,” tambahnya.
Melalui peluncuran program Kepemimpinan Sekolah, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik peluncuran PKS sebagai terobosan dalam pembangunan pendidikan nasional. Menurut Hetifah, selama ini aspek kepemimpinan belum mendapat perhatian yang memadai, padahal sangat penting dalam menentukan arah mutu pendidikan. Hetifah menegaskan bahwa Komisi X siap memberikan dukungan penuh, baik dalam pengawasan kebijakan maupun dukungan anggaran.
Ia berharap program ini segera berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya senang karena aspek yang selama ini mungkin kurang terperhatikan, akhirnya mendapatkan satu kebijakan yang lebih tegas dan jelas,” ujar Hetifah. (Ym)
