Rencana pengoperasian layanan Trans Jatim Koridor VII, yang melintasi wilayah Kota Surabaya belum mendapatkan izin, untuk masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menekankan, pentingnya layanan transportasi, agar tidak menimbulkan dampak terhadap moda transportasi, yang sudah berjalan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan, pentingnya menjaga keberlangsungan trayek transportasi lama, yang telah berizin dan beroperasi melayani warga. Ia berharap hadirnya transportasi baru, tidak meniadakan layanan yang sudah ada.
“Saya berharap tidak ada ketika ada transportasi (baru) yang masuk, akan mematikan transportasi yang lainnya. Kita sudah punya nih, izin-izin trayek yang dari titik luar perbatasan Surabaya, sampai ke kota, tiba-tiba (ini) dimasuki orang lain (transportasi lain), nah ini (trayek lama) bagaimana nasibnya,” kata Wali Kota Eri, Selasa (22/7)
Menurutnya, prinsip utama dalam pengembangan transportasi publik, adalah integrasi antarmoda, bukan penghentian, atau penghapusan layanan yang ada. Ia menekankan perlunya sinergi antara Bus Trans Jatim dan Bus Suroboyo, agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal.
“Maka harusnya terintegrasi, bukan mematikan yang sudah ada. Sehingga nanti ketika Trans Jatim sampai, setelah itu diterima oleh Bus Surabaya, tapi termasuk biayanya harga berapa, monggo (silahkan) saja,” tuturnya.
Wali Kota Eri menyatakan, telah cmeminta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, untuk mengoordinasikan intensifikasi koordinasi, dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, adalah memastikan agar seluruh kebijakan transportasi umum, yang diterapkan tidak menimbulkan, tumpang tindih antar trayek. “Ini biar Kepala Dishub Surabaya berkoordinasi, dengan Kadishub Provinsi,” imbuhnya.
Ia menegaskan, bahwa kehadiran transportasi baru di Surabaya, hendaknya tidak membuat operator dan pengemudi angkutan, yang ada kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, aspek kesejahteraan pelaku transportasi, yang sudah lama beroperasi harus ikut diperhitungkan.
“Karena pikiran saya hanya satu, tidak mematikan yang lainnya. Ketika ada transportasi yang masuk, transportasi yang sudah ada tidak mati,” tegas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKS) ini.
Meski begitu, Wali Kota Eri juga membuka ruang, untuk kemungkinan integrasi penuh antara Bus Suroboyo dan Trans Jatim. Namun, ia menekankan, bahwa skema integrasi itu harus mencakup sistem trayek, hingga perhitungan tarif yang saling melengkapi.
“Seperti yang saya bilang terintegrasi. Tidak ada yang sudah dilewati, yang sudah ada izin trayeknya, apakah itu Bus Suroboyo, yang di situ sudah ada sopirnya, yang kami juga membutuhkan perbaikan, dari pendapatan tiba-tiba (transportasi baru) masuk. Terus yang (lama) ini perbaikannya gimana, sopirnya pendapatannya gimana, bayarnya dari mana, kan bisa mati,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia pun menggambarkan skenario ideal, dimana transportasi antarwilayah, dari luar kota dipertahankan oleh moda dalam kota, seperti Bus Suroboyo. Tentu saja skema ini dengan sistem tarif, yang transparan dan tidak memberatkan masyarakat.
“Tapi kalau dia (transportasi baru) ini terintegrasi, dari sini, diambil oleh Bus Suroboyo arahnya ke mana, itu kita lakukan, oh langsung terusan nanti biayanya seperti apa, ayo monggo (silahkan). Tapi yang pasti, yang sudah berjalan transportasinya, tidak terganggu,” tutupnya. (yunus)
