Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menghadapi tantangan besar pada tahun 2026, menyusul terkait berkurangnya dana transfer, dari pemerintah pusat sebesar Rp730 miliar. Karena itu, Pemkot Surabaya melakukan berbagai inovasi, untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Jadi tahun 2026 itu, berkurang Rp730 miliar. Karena itulah teman-teman pemerintah kota ini, harus melakukan inovasi. Jadi yang seperti kami lakukan pembiayaan, kami sampaikan, itu sebenarnya adalah inovasi yang kami lakukan,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (30/9).
Wali Kota Eri menjelaskan, salah satu strategi yang ditempuh pemkot, adalah skema pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026, akan lebih efisien dibandingkan bila dilakukan bertahap hingga 2029.
“Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026, tapi kita bandingkan dengan setelah itu kita cicil, kita bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, maka ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026, dengan dicicil, itu yang pertama,” paparnya.
Selain efisiensi, Wali Kota Eri menilai pembangunan infrastruktur, juga akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip, yang akan terdampak positif ketika proyek jalan selesai.
“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, maka secara otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka di situ tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar, untuk perubahan NJOP, untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,” katanya.
Selain itu, Wali Kota Eri mengungkap, bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan strategi lain, dengan mengoptimalkan aset daerah.
“Kita juga akan melakukan penyewaan aset. Aset kita kita bagi pada yang digunakan untuk padat karya, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus ada yang kita sewakan. Agar apa? Agar ada pemasukan. Rp730 miliar ini, juga bukan hal yang kecil,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menyinggung soal penerimaan, dari opsen pajak yang dinilainya, belum memberikan dampak signifikan meski persentasenya naik.
“Seperti juga opsen (pajak) kan, juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen. Kalau dihitung cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” jelasnya.
Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026, berkurang hingga Rp1 triliun. Namun, Wali Kota Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, tetap berjalan.
“Meskipun kita ada potongan, insyaa Allah di tahun depan, anggaran untuk pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, khusus untuk keluarga yang memang kita utamakan, untuk keluarga miskin dan pra-miskin, satu rumah, anaknya saya satu ambil, saya kuliahkan sampai lulus. Yang SMA, maka kita ambil satu, maka kita berikan bantuan Rp3,5 juta setahun,” terangnya.
Wali Kota Eri menambahkan, bahwa program beasiswa ini diharapkan, dapat membantu anak-anak Surabaya. Khususnya dari keluarga tidak mampu, agar tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, tanpa terbebani biaya tambahan.
“Sehingga harapan ketika sekolah swasta nanti, menerima anak Surabaya yang SMA, sudah dapat BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) dan BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional), dari pusat dan provinsi, maka tidak ada lagi uang gedung dan lain-lain. Nanti kami akan koordinasi dengan provinsi,” pungkasnya. (yunus)
