Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mulai menindak oknum importir yang memasukkan beras ilegal melalui jalur tikus.
Pasalnya, praktik tersebut dinilai merugikan jutaan petani dan mengancam target swasembada nasional. Ia menegaskan meskipun jumlah beras yang masuk terlihat kecil, dampaknya dapat memicu ketidakstabilan di sektor pertanian.
“Jadi, ini kelihatan kuantumnya kecil tapi dampaknya besar. Pertama, petani padi kita 115 juta, kemudian petani tebu kita itu jutaan. Baru saja harga gula, ini gula produksi kita tidak bisa keluar. Karena banjir, gula. Nah, ini salah satunya penyebabnya, ada jalur tikus,” ujar Amran dalam konferensi pers, Selasa (25/11).
Ia menambahkan hal serupa juga berpengaruh pada komoditas minyak goreng, yang melibatkan lebih dari 10 juta petani dalam rantai produksinya. Menurutnya, barang ilegal yang masuk dapat mengurangi kepercayaan petani dan menurunkan motivasi mereka untuk berproduksi.
Amran mengingat pengalaman 2023-2024 ketika Indonesia mengimpor lebih dari 7 juta ton beras.
Ia mengatakan situasi itu tidak boleh terulang, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan wilayah Indonesia tidak lagi membuka ruang untuk impor beras.
“Sekali lagi, ini tidak boleh terulang, apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia impor beras,” ucapnya.
Terkait antisipasi masuknya beras ilegal melalui jalur tikus, Amran menyampaikan pemerintah akan fokus pada langkah penindakan terhadap setiap pelanggaran.
Ia menjelaskan untuk wilayah-wilayah khusus seperti Sabang dan Batam, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.
“Kalau jalur tikus, (antisipasinya) penindakan. Jalur tikus, penindakan. Kalau daerah-daerah apa namanya, kawasan, itu seperti Sabang dengan Batam, itu kita komunikasi. Kenapa? Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia,” katanya. (Bg)
