Presidium Penyelamat Organisasi (PO) dan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) mendorong percepatan forum permusyawaratan tertinggi sebagai langkah konstitusional dalam menyelesaikan konflik internal Pengurus Besar NU (PBNU).
Anggota Presidium, Imam Jazuli mengatakan bahwa krisis kepengurusan PBNU saat ini merujuk pada keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU (20/11/2025) yang telah disosialisasikan ke seluruh pimpinan wilayah.
Dalam keputusan tersebut, Syuriyah mencopot KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Ia juga meminta percepatan Rapat Pleno atau Muktamar, termasuk pembentukan tim pencari fakta terkait dugaan upaya pembusukan terhadap otoritas Syuriyah setelah keputusan itu diterbitkan.
“Seruan moral itu dinilai penting sebagai tradisi harmoni dalam Nahdliyin, namun tidak memiliki posisi membatalkan keputusan Syuriyah,” kata Imam Jazuli, Selasa, (2/12/2025).
Presidium menilai islah tetap harus ditempatkan dalam koridor konstitusi organisasi.
“Islah harus diintegrasikan melalui jalur konstitusional, dengan mengedepankan akhlak dan kelapangan hati,” katanya.
- Presidium menghormati keputusan Syuriyah PBNU dan menyatakan keprihatinan atas krisis internal yang dinilai “menyedihkan dan memalukan”.
- Krisis ini disebut sebagai akumulasi penyimpangan tata kelola, mulai dari infiltrasi kepentingan, potensi mafsadah, konsesi tambang yang kontroversial, hingga ketidaktransparanan keuangan.
- Presidium menilai kondisi PBNU sebagai “kesalahan kolektif” yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian).
- Presidium mengapresiasi upaya Syuriyah mempercepat Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 awal 2026. Jika Pleno tidak menghasilkan keputusan, PWNU, PCNU, dan PCINU diminta mengirimkan surat resmi agar Muktamar dipercepat atau MLB dilaksanakan.
Presidium Penyelamat Organisasi (PO) dan MLB NU merupakan wadah aspirasi yang menghimpun para ulama dan kiai yang menyoroti dugaan pelanggaran tata kelola PBNU. Presidium ini dibentuk 18 Agustus 2024 di Madura dan pada awal berdirinya telah membuka hotline aduan terkait dugaan penyimpangan yang dinilai terstruktur dan masif.
Sejumlah tokoh terlibat dalam gerakan ini, antara lain KH Abdul Muhaimin, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Fahmi Basha, dan H. Jakfar Shodiq. (Ym)
