Ratusan kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto demo menuntut penolakan pemangkasan alokasi dana desa (ADD) di depan Pemkab Mojokerto, Rabu (24/12/2025).
Mereka berpendapat, kebijakan pemangkasan ADD tahun anggaran 2026 dinilai berdampak besar terhadap penurunan pendapatan tetap atau siltap.
Di awal aksi berlangsung tertib. Sejumlah perwakilan kepala desa dan perangkat desa diterima untuk mengikuti audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi audiensi tersebut belum membuahkan hasil sesuai harapan peserta aksi.
“Hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Kita akan menunggu sampai Bupati menemui kita,” ujar Sunardi, salah satu kepala desa.
Melalui pengeras suara, koordinator aksi kembali menegaskan tuntutan agar ADD dikembalikan seperti semula. Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera menerbitkan regulasi atau peraturan bupati yang mengatur pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa.
“Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka pemerintah desa tidak akan menjalankan program apapun dari Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegasnya.
Ketegangan meningkat ketika massa meminta masuk lokasi Pemkab Mojokerto dan menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra.
Namun, permintaan itu tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Penolakan itu sempat di warni aksi saling dorong. Seorang anggota kepolisian sempat ditarik masuk ke area kantor Pemkab Mojokerto.
Kericuhan akhirnya dapat dikendalikan setelah koordinator aksi mengimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk menahan diri serta tidak bertindak anarkis. (Ym)
