Jelang 2026, Khofifah Minta ASN Jatim Seimbangkan Kerja Administratif dan Turun Lapangan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata dari tingginya serapan anggaran. Namun yang menjadi ukuran utama kinerja pemerintah adalah sejauh mana program benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Menjelang tahun 2026, Khofifah meminta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyeimbangkan pekerjaan administratif dengan keterlibatan langsung di lapangan.

“Kerja di atas meja tetap penting karena LPJ kita harus akuntabel. Tapi turun ke lapangan juga sangat penting. Seeing is believing,” kata Khofifah saat memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jatim pada apel ASN di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Selasa (30/12/2025).

Baca juga  Mulai 2027 Sekolah di Jatim Dilarang Rekrut Guru Honorer Baru

Ia mencontohkan program pasar murah sebagai bentuk kehadiran pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga akhir tahun ini, pasar murah telah digelar lebih dari 300 kali di berbagai daerah dan kini menjadi program rutin, tidak hanya dilaksanakan pada momentum hari besar keagamaan.

Namun demikian, tingginya antusiasme warga yang kerap membuat stok barang cepat habis perlu dicermati lebih jauh. Khofifah menilai kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi indikator daya beli masyarakat.

“Karena itu quick research dari Bappeda menjadi penting. Kebijakan tidak bisa diambil secara imajiner, harus berbasis data yang update,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan setiap hari, termasuk harga beras medium dan premium. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi cepat apabila terjadi gejolak harga di pasaran.

Baca juga  Mulai 2027 Sekolah di Jatim Dilarang Rekrut Guru Honorer Baru

Pendekatan berbasis data secara rinci ini juga diterapkan dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Bukan makro-makroan, tapi detail. Kasusnya di mana, maka itu yang ditangani,” tegas Khofifah.

Menjelang tahun anggaran 2026, Khofifah mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyesuaian anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.

“Saya minta tolong, penyesuaian anggaran jangan mengurangi semangat kerja. Semua dinas, semua unit, jaga kinerjanya,” katanya. (Ym)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *