Sejumlah fraksi partai di DPR menyatakan sikap keras untuk menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi nol persen.
Setelah PDIP, kini menyusul Golkar, PKB, dan PKS ingin agar ambang batas parlemen tetap berlaku. Namun, mereka mengaku masih mengkaji besarannya jika angka empat persen yang berlaku saat ini perlu direvisi.
“Angka nanti bisa dibicarakan ya, angkanya bisa dibicarakan berapa yang yang bisa disepakati bersama,” ujar Sekjen Partai Golkar, Sarmuji di kompleks parlemen, Rabu (4/2).
Dia menilai ambang batas parlemen sebagai instrumen penting dalam penerapan sistem multipartai sederhana. Sejauh ini, lanjut Sarmuji, sistem itu yang paling kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Jadi apa saja instrumen apa saja yang yang bisa diterapkan untuk menuju sistem multipartai sederhana Golkar pasti akan setuju,” kata dia. Bg
