Pemprov Jawa Timur siap mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juni – 31 Agustus 2026.
Pendataan akbar yang digelar setiap 10 tahun sekali itu disebut menjadi pijakan penting dalam memetakan arah ekonomi nasional dan daerah ke depan.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sensus ekonomi tahun ini hadir dengan pendekatan baru melalui sistem pendataan ganda.
Perusahaan besar akan melakukan pelaporan secara mandiri melalui sistem online, sedangkan masyarakat umum tetap didata langsung oleh petugas secara door to door.
Menurut Khofifah, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan momentum strategis untuk membaca kondisi riil ekonomi masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Ini peristiwa 10 tahun sekali dan sangat penting karena akan menjadi dasar pemetaan kondisi ekonomi ke depan,” kata Khofifah, Jumat (22/5).
Ia juga menegaskan bahwa akurasi data sangat menentukan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
“Kalau datanya presisi, maka intervensi program pemerintah juga bisa lebih tepat sasaran, baik untuk penguatan ekonomi daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati menjelaskan, bahwa cakupan Sensus Ekonomi 2026 jauh lebih luas dibanding pelaksanaan sebelumnya pada 2016.
Jika sebelumnya hanya mencakup sektor non-pertanian, kali ini seluruh sektor ekonomi termasuk pertanian akan masuk dalam pendataan.
“Total ada 17 sektor ekonomi yang dihitung dalam PDRB dan semuanya akan dicatat dalam sensus ini,” kata Herum.
Tak hanya aktivitas usaha, BPS juga akan memperbarui data sosial ekonomi keluarga untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang lebih akurat.
Proses pendataan pun kini berbasis digital menggunakan perangkat Android yang langsung terhubung dengan server pusat agar pengolahan data berlangsung lebih cepat dan efisien.
Herum menyebut penggunaan sistem digital akan mempercepat proses validasi dan pengolahan data nasional.
“Begitu data masuk, langsung terkoneksi ke server pusat sehingga proses pengolahan bisa lebih cepat dibanding metode manual sebelumnya,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, sekitar 41 ribu petugas telah disiapkan di seluruh Jawa Timur. Mereka akan diterjunkan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil agar tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan.
Petugas sensus direkrut dari daerah masing-masing guna mempermudah proses pendataan karena dinilai lebih memahami karakteristik wilayah dan masyarakat setempat.
“Petugas lokal tentu lebih memahami kondisi wilayahnya, termasuk akses ke daerah terpencil maupun pendekatan kepada masyarakat,” tambah Herum.
Ia menegaskan, hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi fondasi baru dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Data sensus ekonomi ini nantinya menjadi dasar baru penghitungan PDB dan PDRB nasional maupun daerah,” pungkas Herum. Bg
