Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan rangkaian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan Pemprov Jatim menjamin penuh proses rangkaian pengambilan personal identification number (PIN) SPMB 2026 berjalan secara tertib lewat kebijakan pengaturan jadwal layanan yang fleksibel, penambahan operator di masing-masing sekolah, hingga rentang waktu pelayanan lebih panjang untuk memudahkan para calon peserta didik.
Menurut Khofifah, proses verifikasi hingga pengambilan PIN masih berlangsung tertib di sejumlah sekolah yang menjadi benchmark pemerintah provinsi. Situasi lengang masih tampak meski jumlah pengajuan PIN diperkirakan meningkat seiring dengan terbitnya surat keterangan lulus (SKL) dari sekolah asal.
“Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antreannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrean yang tahun lalu, saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan,” ungkap Khofifah, Selasa (2/6/2026).
Khofifah menyebut penambahan operator layanan verifikasi dan pengambilan PIN dilakukan pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap para calon peserta didik di wilayah setempat.
“Rata-rata ada 10 operator, sehingga memungkinkan akan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa, dan ini juga bisa dilihat di semua kabupaten/kota se-Jawa Timur. Artinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berikhtiar untuk meningkatkan layanan kepada calon-calon siswa yang mendaftar di SMA-SMA yang mereka tuju,” ucapnya.
Hingga saat ini, dari 1.495.200 PIN yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tercatat 145.107 kuota telah terisi dan 114.070 calon murid yang telah tertangani. Namun, Khofifah juga mengingatkan bahwa daya tampung dari segenap SMAN dan SMKN di Provinsi Jawa Timur terbatas, di mana hanya mencapai 39,3% dari total lulusan SMP dan sederajat.
“Sebanyak-banyaknya mereka berharap bisa masuk sekolah yang diinginkan, tetapi kapasitas SMA-SMKN itu kira-kira hanya 39,3%. Jadi, selalu ada ruang di mana mereka harus menentukan ke sekolah-sekolah swasta,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Khofifah mengapresiasi peningkatan partisipasi sekolah swasta dalam menyediakan beasiswa bagi calon siswa. Pada 2026, tercatat 2.106 SMA dan SMK swasta yang menyediakan program beasiswa, meningkat dibandingkan 1.757 sekolah pada tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah calon siswa penerima manfaat beasiswa itu juga naik, dari 72.989 siswa pada 2025 menjadi 79.086 siswa pada tahun ini.
“Jumlahnya sangat signifikan untuk mengurangi beban masyarakat. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa SMA-SMK swasta memberikan ruang beasiswa kepada anak-anak di Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan proses pengambilan PIN berlangsung hingga 9 Juni 2026, sedangkan proses verifikasi data berakhir pada 10 Juni 2026. Ia menyebut bahwa antrean pengambilan PIN di masing-masing sekolah lebih lancar dan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Sebabnya, tutur Aries, setiap sekolah diberikan kuota layanan harian sebanyak 200 calon murid hingga pelayanan yang tetap berjalan pada akhir pekan serta hari libur.
“Tahun ini, alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah, dan Sabtu-Minggu bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kita tidak ingin lagi bahwa masyarakat merasa bahwa mereka punya waktu cukup singkat untuk mengambil PIN,” paparnya.
Ia menekankan bahwa pengambilan PIN menjadi satu langkah krusial bagi segenap calon murid dalam mengikuti seleksi dalam SPMB, baik melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga jalur-jalur lainnya yang tersedia.
Aries menyebut pengambilan PIN dapat dilakukan secara daring, sementara verifikasi dilakukan di sekolah tujuan guna mencocokkan berbagai dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya. “Jadi, cukup banyak sebenarnya waktu dan juga fasilitas yang diberikan. Tinggal masyarakat bisa mengakses. PIN ini tidak harus langsung, bisa juga lewat online. Nanti verifikasinya, baru mereka bisa datang ke sekolah untuk mencukupi melengkapi datanya. Apakah sudah sesuai atau belum,” ucapnya. (Ym)
