Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026, yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai bentuk dukungan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut menjadi salah satu responden, dalam kegiatan pendataan yang dilakukan BPS.
Pada kegiatan tersebut, tiga petugas sensus mendatangi langsung rumah dinas wali kota, di Jalan Sedap Malam Surabaya, Rabu (17/6) malam. Dalam proses pendataan itu, petugas turut didampingi langsung, oleh Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, sensus ekonomi merupakan bagian, dari upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat, secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga, yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.
“Alhamdulillah malam hari ini ada sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Jadi, (petugas sensus) menanyakan apa yang ada di dalam rumah, salah satu contohnya,” kata Wali Kota Eri di rumah dinas Jalan Sedap Malam, Rabu (17/6) malam.
Menurut dia, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat, dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai penting, agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan, dengan kondisi terkini masyarakat.
“Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini, adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6,” ujarnya.
Karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan apresiasi, kepada BPS yang telah melakukan pendataan, terhadap dirinya dan keluarganya. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh, bagi masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
“Karena itu hari ini saya matur nuwun (terima kasih), kepada BPS yang sudah melakukan sensus ekonomi kepada saya pribadi, keluarga saya,” tuturnya.
Ia pun mengajak masyarakat Kota Surabaya, untuk tidak ragu memberikan keterangan, saat petugas BPS melakukan pendataan. Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh, karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi, terus diperbarui sehingga program pemerintah, dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya, kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan mengatakan, Sensus Ekonomi Tahun 2026 menargetkan pendataan, terhadap seluruh skala usaha di Kota Pahlawan, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 usaha besar, dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM, yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar, yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil,” kata Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Arrief menjelaskan, Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) project 10 tahun sekali,” ujarnya.
Hingga pertengahan Juni 2026, pendataan terhadap usaha besar telah mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door to door dalam dua hari pertama, telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.
“Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door, baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha,” ungkap Arrief.
Meski demikian, Arrief mengaku menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden, yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia optimistis target pendataan dapat tercapai, melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.
“Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak, karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaa Allah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing,” pungkasnya. (yunus)
