Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, meminta kecermatan para perangkat desa dan ASN kecamatan dalam mengawal keberhasilan program pembangunan.
Kedua elemen tersebut, diminta untuk tidak mengabaikan proses koordinasi berjenjang.
Instruksi ini disampaikan bupati pada acara Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Selasa (23/6/2026) di Hotel Royal Trawas.
Pada giat yang diikuti oleh para kepala desa, kepala dusun, BPD, RT/RW, lembaga desa, hingga tingkat pemerintah kecamatan.
“Ada suatu desa, minta perbaikan jalan. Kita survei, ternyata jalannya sudah bagus. Justru, ada satu dusun yang jalannya rusak, tapi malah tidak diusulkan. Proposal itu akhirnya saya kembalikan untuk revisi. Ini contoh pentingnya proses komunikasi dan koordinasi. Bapak Ibu para kepala dusun, monggo kalau ada apa-apa tolong koordinasi lebih intens dengan kades masing-masing,” tegas bupati.
Demikian halnya dengan program perlindungan sosial, bupati menekankan kepada seluruh perangkat desa, khususnya para kepala dusun, untuk benar-benar mengawal masyarakat yang membutuhkan agar mendapatkan program yang tepat sasaran.
Gus Bupati, sapaan Bupati Albarra, turut menegaskan bahwa bantuan sosial wajib tersalurkan tepat sasaran, sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN).
Contohnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), bantuan pemberdayaan masyarakat dan UMKM, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan usaha, sertifikasi halal, hingga subsidi energi.
“Pendataan itu diawali dari dusun. Saya mau semua bantuan tepat sasaran. Masyarakat desil 1-4 harus benar-benar dapat bansos sesuai ketentuan. Kejadian di lapangan, ada yang desilnya 8 bahkan 10, tapi terdata dapat bantuan. Contoh lain, ada masyarakat miskin mendadak kaya karena tanahnya dibeli industri pabrik. Akhirnya setelah itu, hidupnya membaik, punya usaha juga. Kejadian seperti itu memang ada. Itulah sebabnya, data wajib update mingguan bahkan harian,” tambahnya.
Menutup arahan, bupati menyebut masyarakat kelas menengah rentan (aspiring middle class) sebagai kelompok yang harus diperhatikan. Kelompok ini memegang peranan penting bagi perekonomian dan masa depan Indonesia, karena tingkat konsumsi dan daya beli dari kelompok ini mempengaruhi roda perekonomian. Apabila daya beli kelompok aspiring middle menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka, namun juga bagi seluruh kelas ekonomi lainnya.
“Masyarakat kelas menengah posisinya sering rawan. Meskipun secara pendapatan berada di atas garis kemiskinan, justru kelompok ini sangat rentan terhadap inflasi, biaya pendidikan, kesehatan, dan risiko PHK yang bisa menurunkan kemampuan ekonomi dengan cepat. Saya mohon kita sama-sama memperhatikan mereka,” tandas bupati. (Ym)
