Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor di daerah untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Langkah tersebut dipadukan dengan strategi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang menitikberatkan pada intervensi sejak remaja hingga masa pengasuhan anak.
Komitmen itu mengemuka dalam Talkshow “Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk Mendukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu” di Surabaya, Kamis (23/7).
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, mengatakan percepatan penurunan AKI membutuhkan langkah luar biasa. Menurutnya, penanganan kematian ibu tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa karena masih dihadapkan pada tantangan akses layanan kesehatan, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, kemiskinan, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor.
“Kunci utama percepatan penurunan AKI tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas kesehatan yang canggih, melainkan pada kekuatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujarnya.
Untuk itu, Kemendagri menekankan lima agenda strategis, yakni penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, sinergi antarperangkat daerah, integrasi program ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pertukaran praktik baik antardaerah, serta penguatan peran pemerintah provinsi sebagai pembina dan pendamping.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Ruri Mutia Ichwan, mengatakan pihaknya memperkuat komitmen mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup.
Menurutnya, strategi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, keluarga berencana (KB), Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B, serta kolaborasi lintas sektor. Ia menjelaskan, dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, Kemendukbangga/BKKBN mendorong edukasi usia ideal menikah, skrining kesehatan dasar bagi calon pengantin, dan konseling pranikah untuk mendukung kesiapan fisik reproduksi.
Pada aspek KB dan kesehatan reproduksi, upaya difokuskan untuk mencegah risiko kehamilan akibat kondisi “4 Terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan. Tim Pendamping Keluarga bersama Penyuluh KB/PLKB juga didorong meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern, pelayanan KB pascapersalinan, serta pengaturan jarak kehamilan yang aman.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program tersebut bertujuan mencegah anemia, kekurangan energi kronis (KEK), bayi berat lahir rendah (BBLR), serta stunting.
“Tim Pendamping Keluarga tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memberikan edukasi kepada kelompok sasaran guna mendukung terwujudnya ibu sehat dan bayi selamat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh program tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan AKI dan AKB secara berkelanjutan melalui intervensi sejak remaja hingga masa pengasuhan anak.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rezha Pranatama, SE., MM., M.Sc., mengatakan Indonesia menargetkan AKI turun menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada 2029, 70 per 100.000 kelahiran hidup sesuai target SDGs pada 2030, dan 16 per 100.000 kelahiran hidup pada RPJPN 2025–2045.
“Target nasional maupun SDGs tidak akan pernah tercapai tanpa dukungan riil dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten/kota merupakan pemilik wilayah dan masyarakat tempat ibu hamil berada. Oleh karena itu, percepatan penurunan AKI harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
