Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan keputusan rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.
Pemerintah, lanjut Luhut, masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat.
“Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” katanya dalam video confrence Ahad (21/8).
Menurut Luhut, Pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Nantinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan program kompensasi.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya,” tegasnya.
Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan bahwa harga BBM di Indonesia saat ini relatif lebih murah dibandingkan dengan mayoritas negara di dunia.
Bahkan, ia mengingatkan APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun diakibatkan lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mendorong naiknya selisih harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar saat ini.
“Karenanya, pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapat data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” pungkas Luhut. Bg
