Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal oplosan atau blending bahan bakar minyak (BBM) di tengah perkembangan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.
Kasus ini menjadi sorotan di masyarakat, terutama karena melahirkan ketidakpercayaan pada produk Pertalite dan Pertamax, yang sempat disebut Kejagung merupakan produk hasil percampuran.
Erick menyebut dalam mengembalikan kepercayaan publik, peran Kementerian BUMN dalam hal ini tidak sepenuhnya bersifat korporasi murni, melainkan tetap harus bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kini tengah menyelidiki dugaan pencampuran bahan bakar di titik tertentu.
“Kemarin saya dan Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan. Kita tidak mau berargumentasi. Betul enggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita, tadi sudah dilakukan penindakan, dari Kejaksaan sedang menggali itu,” ujar Erick saat konferensi pers, Sabtu (1/3).
Erick juga mengatakan, perlu adanya pembedaan antara pencampuran bahan bakar secara ilegal atau oplos dan blending yang merupakan bagian dari praktik industri.
Menurutnya, blending sendiri bukan hal baru, karena sudah lama dilakukan di industri untuk meningkatkan performa bahan bakar.
“Nah, ini [blending] mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut. Bukan RON, [tetapi] bensin tersebut,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyoroti pentingnya transparansi dalam industri BBM, terutama dengan adanya uji coba performa bahan bakar yang dilakukan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas industri stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Mengingat tidak semua pom bensin dimiliki oleh PT Pertamina. Sebagian besar justru dikelola oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pihak swasta.
Oleh karena itu, perlu pendekatan yang objektif dan menyeluruh dalam menyikapi isu pencampuran BBM.
“Mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah, itu kita harus jaga juga. Ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu jangan dengan emosi, tuduh-menuduh. Kita mendingan jabarkan landscape-nya,” tegasnya. (Bg)
