Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 mengingatkan Kementerian Haji untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan kesemrawutan pada fase puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Mereka meminta seluruh petugas haji daerah dan Kementerian Haji memperkuat koordinasi sejak awal pergerakan jemaah.
Menurut anggota Timwas Haji DPR Singgih Januratmoko, fase Armuzna merupakan titik paling berat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul di lokasi dan waktu yang sama.
Padahal di tempat tersebut suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat celcius.
“Situasi di Armuzna tidak mudah. Mungkin akan dinampakkan keegoisan anggota tim kita, mungkin akan ada perdebatan dan rebutan hak tempat di maktab,” kata Singgih dalam media center haji Sabtu (23/5).
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, ia menilai Ketua Kloter memiliki peran vital.
Mereka harus mengatur ritme pergerakan jemaah. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan pelayanan berjalan optimal di lapangan. Karena itu, ia meminta para ketua kloter bersikap proaktif dan komunikatif kepada PPIH maupun syarikah penyedia layanan.
“Ketua Kloter adalah ujung tombak dalam mengorkestrasi kenyamanan jemaah selama di Armuzna,” ujarnya.
Singgih juga menekankan pentingnya detail teknis yang harus dipastikan sebelum pergerakan jemaah dilakukan. Mulai dari jumlah bus, kapasitas maksimal kendaraan, akses ramah lansia, hingga kepastian maktab penempatan jemaah di Arafah.
“Jam berapa jemaah akan diantar ke Arafah, berapa jumlah bus yang akan mengantar, apakah bus yang digunakan ramah lansia, semua harus dikoordinasikan,” tegasnya. Bg
