Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima terakhir produk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11). Peran Listyo sebagai end user merupakan hasil penyidikan polisi.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Peran Listyo dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Suyudi juga mengungkap peran tiga tersangka lain, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Slamet Uliandi yang menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 sampai Oktober 2026 diduga sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo.
Eko Hadi yang menjabat Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar Suyudi.
Ahrie Sonta yang menjabat Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.
Suyudi mengatakan keempat tersangka ditahan dengan waktu berbeda. Listyo ditahan sampai 23 November 2026, Eko Hadi sampai 22 November 2026, dan Ahrie Sonta sampai 21 November 2026.
“Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” katanya.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai peran masing-masing tersangka.
Pertama, dugaan penyadapan, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, dugaan penghilangan data elektronik, yakni Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, dugaan akses ilegal, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
DPR memanggil Suyudi dan jajarannya untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus penyadapan yang dilakukan sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan total empat tersangka, salah satunya Listyo Sigit Prabowo. Bg






