Money politic (politik uang) kerap mewarnai momen pemilihan pemimpin. Mulai dari pilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. Politik uang ini digunakan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sehingga calon pemimpin yang dimaksud bisa memenangkan kontes pemilihan itu.
BANYAK MUDHARAT
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Amirsyah Tambunan menyebut jika praktik politik uang ini diharamkan. Sesuai fatwa MUI, bagi yang memberi dan menerimanya, hukumnya haram.
“Hukumnya haram politik uang sesuai fatwa MUI. Karena mendatangkan kerusakan (mudharat dan mafsadaf),” ujarnya dikonfirmasi majalahnurani.com, Rabu (21/2/2018).
Menurut dia, untuk memberantas praktik politik uang saat pemilihan kepala daerah, harus ada aturan yang tegas dalam bentuk sanksi ketika pasangan calon melakukan money politic.
“Aturan tegas itu dalam bentuk sanksi,” terangnya.
Amirsyah mengatakan, memilih pemimpin tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan melahirkan koruptor seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk yang substansial.
“Dengan cara jujur dan adil. Bukan demokrasi yang prosedural seperti menjalankan aturan yang formalistik,” tandasnya.
HARUS JUJUR
Ketua PP Muhammadiyah Dr Anwar Abbas menyarankan agar pasangan calon yang bertarung jujur mengelola dana kampanye. Lebih dari itu, dia mewanti-wanti agar pasangan calon menghindari politik uang.
“Politik uang diharamkan. Harus dihindari,” jelasnya.
Dikatakannya, MUI mengharamkan politik uang dalam kontes demokrasi bukan tanpa dasar. Fatwa haram dalam politik uang ini dikarenakan mendatangkan kemudharatan. Ketika pasangan calon melakukan politik uang, maka jelas tindakannya tidak terpuji. Sementara yang diharapkan yakni pasangan calon yang jujur.
“Kalau dengan kejujuran, pasnagan calon ini bisa meraih simpati dan kepercayaan. Sehingga masyarakat yang dimpimpinnya juga baik,” ucap Anwar. 01/Bagus
