Press "Enter" to skip to content

MUI Imbau Masyarakat Berpolitik Santun

Atas  kejadian saat acara jalan sehat Car Free Day, ahad, 29 April 2018 di Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara.

mui minta agar berpolitik yang baik dan santun.  Saling menghormati satu sama lain.

KURANG BAIK

Kepada majalahnurani.com, Senin (1/5/2018) dalam keterangannya, Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin menilai tindakan intimidasi merupakan tindakan politik yang kurang baik.

Menurut dia, intimidasi merupakan politik yang tidak santun. “Itu berpolitik tidak santun,” ujar dia.

Soal pesan kelompok tersebut yang menyuarakan pergantian presiden, menurut Kyai Maruf yang terpenting harus sesuai konstitusi.

“Sesuai konstitusi, sesuai aturannya,” jelasnya.

Selain itu, agar kejadian ini tidak terulang, Kyai Ma’ruf mengimbau agar masyarakat dapat berpolitik secara santun. Sesuai dengan kebijakan dan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga  Sambut HUT Bhayangkara Ke-75, Polres Gresik Gelar Bakti Sosial Donor Darah

“Berpolitik harus sesuai dengan konstitusi,” kata dia.

LINDUNGI ANAK

Sementara Komisi Perlindangan Anak Indonesia (KPAI) menghimbau semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan damai dalam pesta demokrasi ini. Perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk dalam pesta demokrasi, menjadi prinsip KPAI.

“Baik yang menyuarakan #Ganti Presiden atau menyuarakan #Mempertahankan Presiden, keduanya merupakan hak sebagai warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun hindari menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik,” tutur Ketua KPAI Dr Susanto MA ketika dikonfirmasi majalahnurani.com

KPAI juga menyayangkan adanya pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat yang mengandung unsur kegiatan politik yaitu #DiaSibukKerja serta adanya intimidasi oleh sekelompok orang yang menyuarakan aspirasi #GantiPresiden2019,  menyebabkan anak mengalami ketakutan hingga menangis pada car free day Jakarta hari Minggu kemaren.

Baca juga  Wanita Haid Mengejar Pahala Malam Seribu Bulan

“Anak-anak wajib dilindungi dari penyalahgunaan politik sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum memiliki hak politik dan dilibatkan dalam kegiatan politik merupakan bentuk perlakuan salah. Hal ini karena anak ditempatkan pada situasi rawan kekerasan dan konflik, serta berpotensi terganggu tumbuh kembangnya akibat informasi dan perlakuan salah,” urai Susanto.

PSIKOLOGIS ANAK

Menurut dia, penyalahgunaan anak dan intimidasi terhadap anak dalam kegiatan politik akan mempengaruhi psikologis anak dan termaksuk tumbuh kembang anak.

KPAI meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam kegiatan politik.

“KPAI juga meminta semua pihak untuk menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses kegiatan politik,” tandas dia. 01/Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *