Komisi 8 DPR membenarkan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Umrah perlu direvisi.
“Selain itu, tim satgas yang dibentuk juga harus turun memantau dan mengawasi. Agar kedepan tidak sampai ada kasus seperti ini,” kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR Shodik Mudjahid kepada majalahnurani.com Senin (1/5/2018).
PENCABUTAN IZIN
Sebelumnya, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, banyak hal yang belum diatur, termasuk perlunya masa transisi bagi perusahaan atau travel umrah yang dicabut izinnya, yang mengakibatkan terlantarnya calon jemaah umrah.
“Dalam kaitan ini, Komisi 8 akan memanggil Dirjen Perjalanan Haji Umrah (PHU) dan Direktur Umrah Kementerian Agama secepatnya untuk membahas beberapa persoalan terkait umrah,” ungkap dia kepada media.
Menurut Ali Taher, perusahaan umrah yang tergabung dalam ATMI beberapa waktu lalu masih banyak yang berstatus pra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Mereka sudah terdaftar, tetapi belum memiliki legalitas untuk menyelenggarakan umrah. Namun demikian, dari merekalah sumber jamaah, dari menghimpun, mendaftar, dan mencoba untuk memberangkatkan jamaah.
BUKAN SOLUSI
Perwakilan ATMI menilai PMA itu sangat memberatkan, terutama bagi perusahaan yang saat ini tengah dalam proses pengurusan menjadi perusahaan PPIU. Ini sangat berdampak Biro Perjalanan Wisata (BPW) pra PPIU yang telah memiliki rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah, bahkan sudah memiliki booking tiket pesawat serta booking penyewaan hotel di Makkah-Madinah.
“Kebijakan moratorium izin baru PPIU bukan solusi terbaik dalam membenahi PPIU nakal, malah sebailknya akan mematikan bisnis umrah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapatkan mandat masyarakat. Moratorium akan berdampak besar bagi masyarakat yang tidak jadi berangkat umrah,” ucap Wakil Ketua ATMI Leni saat audiensi dengan DPR membahas soal ini.
MENAMPUNG ASPIRASI
Menanggapi usulan tersebut, Ali Taher menyatakan ada beberapa rumusan yang diputuskan setelah menerima masukan ATMI, diantaranya umrah adalah bagian dari ibadah yang suci. Mengacu pada kasus-kasus yang terjadi, maka perlu ada solusi terbaik bagi pra PPIU ini, supaya di kemudian hari tidak ada masalah seperti travel lain yang bermasalah. Meski demikian, pra PPIU harus segera menyelesaikan aspek legalitasnya sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru.
Komisi 8 juga meminta Kemenag supaya ada transisi antara PMA, jangan langsung di cut-off, sehingga bisa menyelesaikan jemaah yang sudah terdaftar dan membayar biaya umrahnya, paling tidak ada masa tertentu.
“Revisi PMA juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi yang berkembang seperti sekarang ini. Jangan sampai hanya ada 2-3 perusahaan travel yang bermasalah, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada perusahaan yang bagus,” tambahnya. 01/Bagus.
