Pembahasan soal vaksin halal belum menemui titik temu. Rencananya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membicarakan kelanjutan proses sertifikasi halal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil vaksin, Bio Farma setelah pencoblosan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018.
MINTA KEJELASAN
Saat dikonfirmasi majalahnurani.com Jumat (22/6/2018) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono membenarkan bahwa proses sertifikasi halal vaksin sedang dilakukan Bio Farma. Untuk saat ini, Kemenkes berencana meminta kejelasan proses yang sudah dilakukan oleh Bio Farma sebagai pembuat vaksin.
Dikatakan Anung bahwa Kemenkes minta tahapannya kepada Bio Farma sejauh manakah tahapannya.
“Bio Farma ini pernah mengajak rapat bersama sebelum lebaran beberapa waktu lalu. Tetapi sayangnya jajarannya berhalangan hadir karena agenda lain dengan dewan perwakilan rakyat (DPR). Kita berharap pekan depan Kemenkes sudah mendapatkan sedikit kejelasan kelanjutan proses sertifikasi vaksin ini,” katanya.
VAKSIN RUBELA
Anung memandang ini penting karena Kemenkes tidak ingin sosialisasi maupun edukasi mengenai vaksinasi halal nantinya bisa dikaitkan dengan pasangan calon tertentu. Terutama sosialisai saat Pilkada.
“Diharapkan pekan depan usai pilkada tidak terjadi apa-apa di luar ranah hukum. Nantinya maayarakat kita dorong untuk mau mendapatkan vaksin easles dan Rubella (MR) yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” tegasnya. 01/Bagus
