by

Soal Batas Usia Nikah, Kemenag Dukung Putusan MK

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa tak perlu ada perbedaan usia minimal pernikahan untuk laki-laki maupun perempuan.

Itulah alasan Menag mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR merevisi batas pernikahan anak yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).

RASA KEADILAN

MK menilai batas usia pernikahan perempuan dengan laki-laki yang berbeda bersifat diskriminatif.

Putusan itu, lanjut Menag, sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

“Saya menilai putusan MK itu adil. Saat ini memang tidak perlu ada pembedaan batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan,” tutur Menag dalam siaran pers yang diterima majalahnurani.com Jumat (14/12/2018).

Dikatakan Menag batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, dengan syarat mendapat izin dari orang tua.
Lebih detil Menag menjelaskan, klausul mendapat izin dari orang tua harus digarisbawahi karena UU No 1 Tahun 1974 mengatur usia perkawinan dalam tiga level sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

Baca juga  Update Corona 22 Juli 2021: Kasus Corona Tembus 3 juta, Kematian Pecahkan Rekor

TIGA LEVEL

Level pertama diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

“Artinya, pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orang tua,” terang Menah

Level kedua, perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan keduanya mendapat izin dari kedua orang tua. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Level ketiga, jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mereka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.

Baca juga  Kapolres Jombang Salurkan Bansos Kepada Komunitas Ojek Online

Terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, telah dimohonkan uji materi dan dikabulkan oleh MK.

Putusan MK menyatakan bahwa 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah tidak adil karena berbeda dengan laki-laki yang 19 tahun.
Karena itu, MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

“Menurut saya, bila ada pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan sebaiknya disamakan saja, yaitu 19 tahun, dan harus mendapat izin dari kedua orang tua,” ungkap Lukman.

Baca juga  Hadapi Pandemi, Kapolresta Sidoarjo Bekali Paket Kesehatan bagi Anggota dan ASN

Kemenag juga akan segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan sebagai norma baru sesuai dengan amar putusan MK.

Sebelumnya diberitakan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan atas gugatan UU Perkawinan khusus Pasal 7 ayat (1) yang berisi batas usia minimal perempuan nikah 16 tahun. MK kemudian memerintahkan DPR untuk merevisinya paling lama 3 tahun.01/ Bagus

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed